Seleksi PPK Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab. BOJONEGORO Tahun 2012

           Proses pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan atau disingkat PPK Kabupaten Bojonegoro dimulai tanggal 14 Mei – 22 Mei 2012. kegitan tersebut terbagi dalam beberapa tahap, yaitu tahap pendaftaran, seleksi administrasi, tes tertulis, tes wawancara, pengumuman, dan terakhir adalah tahapan Pelantikan PPK yang dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2012

PPK dalam PEMILUKADA Kab. Bojonegoro adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Kecamatan. PPK berkedudukan di Ibukota Kecamatan

keanggotaan PPK

1)  Anggota PPK sebanyak 5 (lima) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat, terdiri dari  :

a)      1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan

b)      4 (empat) orang anggota.

2)  Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten.

3)  Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus).

Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS adalah sebagai berikut :

  • Warga Negara Republik Indonesia;
  • Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
  • Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945;
  • Berdomisili di wilayah kerja PPK, PPS dan KPPS;
  • Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
  • Sehat jasmani dan rohani;
  • Dapat membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia;
  • Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  • Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
  • Tidak menjadi Tim Kampanye dan/atau Juru Kampanye;
  • Wajib mendapatkan izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau atasan langsung bagi Pegawai Negeri Sipil; dan
  • Tidak menjadi Panitia Pengawas atau Pemantau.

Kesekretariatan PPK

  1. Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan .
  2. PPK melalui KPU Kabupaten mengusulkan 3 (tiga) nama calon Sekretaris PPK kepada Bupati untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai Sekretaris PPK dengan Keputusan Bupati.
  3. Pegawai sekretariat PPK terdiri dari :

a)      seorang Sekretaris.

b)      seorang staf Urusan Teknis Penyelenggaraan

c)      seorang staf Urusan Tata Usaha dan Keuangan

d)     seorang staf Urusan Logistik

4.  Personil sekretariat PPK ( staf Teknis Penyelenggaraan, staf urusan Tata Usaha dan Keuangan, staf Urusan Logistik) diangkat dan diberhentikan atas rekomendasi.

Masa Tugas PPK

Tugas PPK dan sekretariat PPK paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari dan tanggal pemungutan suara

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s